Polda Bengkulu Ungkap Belasan Warga Seluma Jadi Korban TPPO Bermodus LPK Ilegal

Polisi Mengidentifikasi Belasan Warga Seluma sebagai Korban Penipuan LPK

Polda Bengkulu mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjerat belasan warga Kabupaten Seluma. Para korban terjebak bujuk rayu sebuah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menjanjikan pekerjaan di Jepang. Temuan ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Kombes Pol Andjas Adipermana, melalui Kasubdit Renakta, AKBP Julius Hadi.

Julius menerangkan bahwa pihaknya menemukan pola penipuan yang membuat para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) kehilangan uang dalam jumlah besar. Informasi itu ia sampaikan saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis, 20 November 2025.

Dua Korban Telantar di Jepang, Lebih dari Sepuluh Korban Lain Tidak Pernah Berangkat

Dalam pemaparannya, Julius menjelaskan bahwa dua korban sudah terlanjur berangkat ke Jepang namun tidak memperoleh pekerjaan dan akhirnya telantar. Sementara itu, lebih dari sepuluh warga lainnya menggantungkan harapan pada LPK tersebut, tetapi mereka tidak pernah diberangkatkan meski sudah membayar biaya besar.

Ia menegaskan bahwa penyidik Polda Bengkulu menangani laporan dua korban yang berada di Jepang, sedangkan Polres Seluma menangani tujuh korban lain yang telah membayar tetapi gagal berangkat. Transisi antar-penanganan ini berlangsung agar proses penyelidikan tetap berjalan efektif dan profesional.

Pemeriksaan Saksi Berlangsung dan Polisi Meminta Keterangan Korban Secara Daring

Penyidik sudah memeriksa 13 saksi untuk memperkuat bukti. Bahkan, polisi meminta keterangan dua korban yang berada di Jepang melalui pertemuan daring sesuai petunjuk jaksa. Langkah ini memudahkan proses penyidikan tanpa harus menunggu pemulangan korban.

Dari hasil pemeriksaan, para korban mengeluarkan biaya antara Rp 60 juta hingga Rp 150 juta untuk mengikuti program yang dijanjikan. Banyak di antara mereka menjual harta benda, termasuk rumah, demi membayar biaya keberangkatan.

Kondisi Korban Memprihatinkan dan Memicu Keributan di Keluarga

Julius menegaskan bahwa kondisi para korban sangat memprihatinkan. Mereka berupaya keras mengumpulkan biaya, namun justru tidak berangkat. Situasi itu memicu konflik keluarga karena harta yang seharusnya menjadi penopang hidup hilang begitu saja.

Ia menyebut kasus ini sebagai kejahatan berat yang harus diusut sampai tuntas. Polisi berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai unsur pemerintah demi menutup celah jaringan TPPO.

Polisi Mengurai Jaringan TPPO dari Perekrut hingga Pengiriman

Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa jaringan TPPO ini bekerja secara terstruktur. Mereka terdiri dari perekrut yang mencari calon PMI, pengangkut yang membawa korban ke pusat LPK, penampung yang mengelola tempat tinggal sementara, hingga pihak pengiriman yang bertugas memberangkatkan calon PMI.

Pemaparan ini menunjukkan bahwa modus penipuan bukan tindakan individu, melainkan rangkaian kegiatan terorganisasi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan keuntungan dari korban.

Kasus Serupa Terungkap Sebelumnya dan Memicu Pembentukan Tim Investigasi

Polisi juga mengingatkan bahwa kasus ini bukan kejadian pertama. Adelia Meysa, PMI asal Seluma, sebelumnya telantar di Jepang setelah diberangkatkan menggunakan visa wisata. Ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Peristiwa itu membuat Gubernur Bengkulu membentuk tim investigasi TPPO lintas instansi.

Melalui serangkaian penyelidikan, tim menemukan bahwa masih ada warga Bengkulu lain yang mengalami nasib serupa di Jepang. Temuan ini memperkuat urgensi pemberantasan praktik LPK ilegal.

Polda Bengkulu Berkomitmen Mengungkap Kasus hingga Tuntas

Di akhir penjelasannya, Julius meminta dukungan publik agar kasus ini dapat terungkap sepenuhnya. Ia memastikan bahwa polisi akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berorientasi pada penyelamatan korban.

Situasi ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang terdengar terlalu mudah. Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.