Melani Mecimapro Didakwa soal Dugaan Penggelapan Rp 10 M

Annisa Pratiwi,

Melani Mecimapro Hadapi Dakwaan Penggelapan Dana Rp 10 Miliar

Terdakwa Fransiska Dwi Melani (Melani Mecimapro) usai sidang perdana kasus dugaan penggelapan dana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025)

Direktur PT Melania Citra Permata (Mecimapro), Fransiska Dwi Melani, mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung membacakan dakwaan terkait dugaan penggelapan dan penipuan dana kerja sama proyek konser K-Pop TWICE di Jakarta pada Desember 2023.

Jaksa Membacakan Dakwaan ke Melani

JPU menegaskan bahwa Melani didakwa melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Jaksa menyampaikan bahwa tindakan Melani memenuhi unsur pidana karena ia diduga tidak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama dengan PT Media Inspirasi Bangsa (MIB).

Kronologi Kerja Sama Proyek Konser TWICE

Kerja sama antara PT Melania Citra Permata dan PT MIB bermula ketika PT MIB menyerahkan dana produksi sebesar Rp10 miliar. Melani menjanjikan keuntungan 23 persen dan berkomitmen mengembalikan dana pokok jika proyek tidak berjalan sesuai rencana. Konser TWICE pada 23 Desember 2023 berlangsung sukses tanpa hambatan.

Sebagai tambahan, JPU menjelaskan bahwa konser tersebut menghasilkan pendapatan besar bagi PT Melania Citra Permata. Total pemasukan dari penjualan tiket dan merchandise mencapai Rp35.118.957.020.

Melani Diduga Ingkari Perjanjian

Walaupun konser berjalan lancar, JPU menyebut Melani tidak memberikan laporan keuangan maupun mengembalikan dana pokok beserta keuntungan kepada PT MIB. Melani juga tidak menanggapi surat elektronik dan somasi yang dikirim PT MIB. Akibatnya, PT MIB mengalami kerugian Rp10 miliar.

Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Melani, Ardi Wira, langsung menyatakan keberatan. Ia mengajukan eksepsi sebagai langkah hukum awal untuk menanggapi dakwaan JPU. Majelis hakim kemudian memutuskan menunda sidang untuk memberikan waktu bagi tim kuasa hukum menyusun eksepsi.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada 9 Desember 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa.

Outdoors