Pegawai Bank di Cirebon Gelapkan Rp24 Miliar, Modus Transaksi Fiktif dan Pembelian Barang Mewah

beritapenipuan.com – Seorang wanita berinisial MY, mantan staf administrasi dana dan jasa pada salah satu bank pemerintah cabang Sumber, Kabupaten Cirebon, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus ini terungkap setelah pihak bank melaporkan adanya kejanggalan transaksi yang dilakukan oleh MY sejak tahun 2018 hingga 2025.

Modus Operandi: Transaksi Fiktif dan Dokumen Palsu

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan, menjelaskan bahwa MY memanfaatkan posisinya untuk memproses transaksi fiktif antar rekening penampungan. Untuk mengelabui sistem perbankan, ia juga membuat dokumen dan narasi palsu. Akibat perbuatannya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp24.672.746.091.

Pembelian Barang Mewah dari Hasil Korupsi

Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan bahwa MY menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli barang-barang mewah. Barang bukti yang disita antara lain satu unit mobil Hyundai Stargazer, satu unit motor Vespa senilai sekitar Rp61 juta, iPhone 12 Pro Max, serta tas dan dompet bermerek seperti Louis Vuitton dan MCM dengan nilai belasan juta rupiah. Selain itu, rekening bank milik MY yang sempat diblokir berhasil diamankan dengan sisa saldo sekitar Rp21 juta.

Proses Hukum dan Ancaman Hukuman

MY resmi ditahan pada Rabu (1/10/2025) malam dan ditahan di Rutan Kelas I Cirebon selama 20 hari ke depan, mulai 1 hingga 20 Oktober 2025. Atas perbuatannya, MY dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi dan pasal TPPU. Ancaman hukuman untuk tindak pidana korupsi adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, bahkan dapat dikenakan hukuman seumur hidup. Untuk TPPU, ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Pihak berwenang berkomitmen untuk mengungkap fakta-fakta lebih lanjut dan memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.