Keluarga Viralkan Kasus Perdagangan Orang Bandung karena Pemerintah Dinilai Lambat Merespons

Keluarga seorang remaja berinisial RNF (18), warga Kabupaten Bandung, akhirnya memilih memviralkan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke media sosial. Mereka merasa pemerintah bergerak terlalu lambat dalam menangani laporan, sementara kondisi korban di Kamboja semakin tidak jelas.

Keluarga Bertindak Cepat Setelah Respons Pemerintah Dinilai Lambat

Keluarga RNF panik setelah mendapat informasi bahwa remaja tersebut diduga dijual ke Kamboja. RNF sebelumnya menerima tawaran mengikuti seleksi pemain sepak bola di klub PSMS Medan. Namun, alih-alih berangkat untuk seleksi, ia justru menghilang dan diduga disalurkan secara ilegal ke luar negeri.

Imas Siti Rohanah (52), nenek korban, menegaskan bahwa keluarga sudah berusaha melapor ke berbagai pihak. Ia menyebut, sejak awal keluarga sudah khawatir dengan kondisi cucunya, apalagi RNF sempat menyampaikan bahwa ada risiko dirinya dijual jika pekerjaan di tempat tujuan tidak sesuai.

Imas menjelaskan bahwa kekhawatiran itu semakin besar karena jawaban dari pihak-pihak yang mereka datangi dirasa tidak sigap. Karena itu, keluarga sepakat mengambil langkah lain dengan memviralkan kejadian tersebut agar pihak berwenang segera bergerak.

Keluarga Melapor ke Berbagai Instansi

Sebelum memviralkan kasus, keluarga RNF melapor ke beberapa lembaga. Mereka mendatangi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Selain itu, keluarga juga mencoba menemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Namun, menurut keluarga, respons dari berbagai pihak tersebut terasa lambat, sehingga mereka tidak mampu menunggu lebih lama. Imas menyampaikan bahwa keputusan memviralkan kasus merupakan tindakan terakhir karena mereka hanya ingin cucunya segera dipulangkan.

Disnaker Klaim Sudah Menindaklanjuti Laporan

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Bandung, Dadang Komara, menjelaskan bahwa instansinya sudah menerima laporan pada 7 November 2025. Ia menjelaskan bahwa Disnaker langsung menindaklanjuti laporan itu dengan mengirimkan surat kepada BP3MI Jawa Barat pada 10 November 2025.

Dadang menegaskan bahwa proses pemulangan pekerja migran merupakan kewenangan BP3MI Jawa Barat yang berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.

Ia memastikan bahwa pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan menunggu tindak lanjut dari lembaga yang memiliki otoritas lebih jauh dalam pemulangan pekerja migran.

Korban Diduga Berangkat Tidak Sesuai Prosedur

Dadang menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, RNF berangkat ke luar negeri melalui jalur yang tidak sesuai prosedur resmi. Karena itu, ia menyoroti pentingnya masyarakat memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas penyalur sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri.

Selain itu, berbagai kasus serupa yang terjadi di Kamboja memperlihatkan bahwa modus rekrutmen melalui tawaran pekerjaan palsu masih marak. Dadang mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati, terutama jika penawaran tersebut datang dari pihak yang tidak memiliki izin resmi.

Keluarga Menunggu Kepastian Pemulangan

Hingga kini, keluarga RNF masih berharap mendapatkan kabar pasti mengenai upaya pemulangan remaja tersebut. Mereka berharap kasus yang sudah viral dapat mempercepat respons pemerintah agar RNF segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat.

Keluarga juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur, mengingat banyak korban TPPO di Kamboja mengaku menjadi korban penipuan lewat tawaran pekerjaan fiktif..