Penipuan Lowongan Kerja Ancaman Serius bagi Anak Bangsa

Penipuan Lowongan Kerja Jadi Ancaman Serius bagi Pencari Kerja Indonesia

DPR Soroti Maraknya Penipuan Lowongan Kerja

JAKARTA, Fraksi NasDem – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya penipuan lowongan kerja yang menargetkan masyarakat Indonesia. Fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap perlindungan pencari kerja dan perlu segera ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Nurhadi menegaskan, lebih dari sepertiga kasus penipuan lowongan kerja di Asia Pasifik menimpa warga Indonesia, menunjukkan besarnya skala dan kompleksitas ancaman job scam di Tanah Air. Ia menekankan bahwa modus penipuan sering berujung pada eksploitasi, kerja paksa, bahkan perdagangan manusia.

Indonesia Menjadi Target Utama Job Scam

Menurut laporan SEEK, induk perusahaan Jobstreet, Indonesia menyumbang 62% kasus penipuan lowongan kerja di Asia, menjadikannya negara yang paling banyak terkena serangan. Pelaku menggunakan strategi canggih untuk menipu pencari kerja, mulai dari Juli 2024 hingga Juni 2025.

Para penipu kini kerap memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan penipuan yang lebih meyakinkan, termasuk menyamar sebagai staf Jobstreet melalui pesan singkat, email, dan media sosial.

Kategori Lowongan Paling Sering Disasar

Per Oktober 2025, SEEK mencatat lima kategori lowongan yang sering dijadikan modus penipuan di Indonesia:

• Administration & Office Support: 29,36%
• Manufacturing, Transport & Logistics: 21,06%
• Retail & Consumer Products: 12,23%
• Trades & Services: 7,98%
• Hospitality & Tourism: 5,74%

Nurhadi menekankan perlunya penguatan pengawasan dari pemerintah, platform lowongan kerja, dan aparat penegak hukum. Ia juga meminta agar masyarakat menerima edukasi literasi digital untuk mengenali tanda-tanda penipuan kerja.

Masyarakat Diminta Waspada

Nurhadi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran kerja yang terdengar terlalu menjanjikan, terutama bila disertai permintaan uang, top-up, atau biaya administrasi yang tidak jelas. Ia menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap tawaran pekerjaan sebelum menyerahkan informasi pribadi atau membayar biaya apapun.

Pemerintah Perlu Tindakan Tegas

Nurhadi menegaskan pemerintah harus hadir secara lebih tegas dan terstruktur untuk melindungi pencari kerja dari kejahatan ini. Negara wajib menjadikan keamanan dan keselamatan tenaga kerja Indonesia sebagai prioritas utama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.