Hoaks! Tidak Benar Purbaya Resmikan Pinjol Yayasan Al Mubarok

Kemenkeu Tegaskan Berita Purbaya Resmikan Pinjol Yayasan Al Mubarok Hoaks

Kemenkeu Ingatkan Masyarakat Waspada Berita Bohong Soal Pinjaman Online

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kabar yang menyebut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meresmikan layanan pinjaman online atas nama Yayasan Al Mubarok adalah tidak benar alias hoaks. Kemenkeu meminta masyarakat berhati-hati terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan pejabat kementerian. Pernyataan resmi ini disampaikan melalui situs resmi Kemenkeu pada Senin, 19 Januari 2026.

Masyarakat Diminta Hati-hati Terhadap Penipuan Mengatasnamakan Pejabat Kemenkeu

Kemenkeu menekankan bahwa berita yang beredar dapat menyesatkan masyarakat dan berpotensi menjadi modus penipuan. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keaslian informasi, terutama yang mengatasnamakan pejabat Kemenkeu. Jika menemukan berita mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME. Kanal pelaporan tersedia melalui telepon 134, email [email protected], atau menu “Hubungi Kami” di situs resmi www.kemenkeu.go.id.

Kemenkeu Siapkan Kanal Pelaporan Hoaks dan Penipuan

Selain mengingatkan masyarakat, Kemenkeu juga menekankan pentingnya kanal pelaporan sebagai upaya melawan penyebaran informasi palsu. Layanan Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME membantu publik mengidentifikasi dan menindaklanjuti berita hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan pejabat kementerian. Kemenkeu berharap dengan adanya kanal ini, masyarakat dapat lebih waspada dan melaporkan setiap indikasi informasi menyesatkan secara cepat dan tepat.

Kemenkeu Ajak Publik Verifikasi Informasi Keuangan Negara

Kemenkeu menegaskan agar publik selalu memverifikasi informasi terkait keuangan negara atau kegiatan kementerian sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Masyarakat diminta tidak tergiur oleh narasi yang tidak jelas sumbernya dan senantiasa menggunakan kanal resmi Kemenkeu untuk mendapatkan informasi yang valid. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan pejabat kementerian.