Hellyana Jadi Tersangka Penipuan Hotel, DPRD Babel Tegaskan Kasus Murni Hukum

beritapenipuan.com – Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penipuan pemesanan kamar hotel. Penetapan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Babel pada Kamis (25/9/2025). Laporan terhadap Hellyana dilayangkan oleh eks manajer hotel di Pangkalpinang berinisial AL yang menuding adanya pemesanan kamar hotel sejak Maret 202 hingga September 2024 tanpa penyelesaian pembayaran.

Latar Belakang Kasus & Penetapan Tersangka

Hellyana awalnya dilaporkan oleh AL atas dugaan pemesanan kamar hotel di masa ia menjabat sebagai anggota DPRD Babel 2023-2024. Pengaduan itu masuk ke SPKT Polda Bangka Belitung. Setelah proses penyelidikan, polisi menetapkan Hellyana sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Babel, Kombes Fauzan Sukmawansyah, membenarkan surat panggilan terhadap Hellyana sudah dikirim, dan penyidik akan segera melakukan pemeriksaan.
Hellyana sendiri membenarkan bahwa ia sudah menerima surat panggilan penyidik dan akan menghadiri pemanggilan tersebut. Namun ia menolak memberikan penjelasan lebih rinci tentang tudingan itu, dan berharap agar kepolisian memanggil kedua belah pihak agar persoalan bisa dihadirkan secara jelas.

Sikap DPRD Babel & Prinsip Hukum

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Hellyana adalah ranah hukum yang tidak harus dikaitkan dengan politik. Menurutnya, DPRD menghormati proses hukum dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Dia tegas bahwa meskipun Hellyana berstatus tersangka, ia tetap menjabat Wakil Gubernur dan mempertahankan hak protokoler sampai keputusan pengadilan final.

Didit juga menyatakan bahwa kinerja pemerintahan di Babel tidak akan terganggu karena struktur pemerintahan masih lengkap dengan Gubernur, Sekda, dan kepala perangkat daerah lainnya. Menurutnya, kasus ini “murni hukum”, bukan urusan politik.

Tinjauan & Tantangan ke Depan

Kasus ini menyoroti bagaimana pejabat publik harus siap menghadapi proses hukum secara terbuka, terutama ketika tudingan menyasar aspek integritas dan keuangan. Bagi Hellyana, tantangan utamanya kini adalah menjaga agar proses hukum berlangsung adil dan transparan, serta menjaga reputasi publiknya.

DPRD harus menyeimbangkan penghormatan hukum dengan menjaga fungsi pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan atau ketidakstabilan provinsi. Sementara masyarakat di Bangka Belitung kemungkinan akan menanti secara cermat langkah-langkah hukum yang dilakukan, termasuk hasil penyidikan dan keputusan pengadilan.