Mengapa OJK Minta Korban Scam Lapor dalam 15 Menit agar Dana Bisa Diselamatkan

beritapenipuan.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak korban penipuan digital untuk melapor ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dalam waktu 15 menit setelah kejadian. Permintaan ini bertujuan agar peluang memblokir atau mengamankan dana korban bisa maksimal dalam “zona krusial” yang disebut critical time.

Pentingnya Zona KRUSIAL 12 Jam dan 15 Menit Awal

OJK mencatat rata-rata masyarakat baru melapor setelah 12 jam kejadian. Sementara itu, di negara lain korban langsung melapor dalam hitungan menit. OJK menjelaskan 15 menit pertama atau bahkan hanya hitungan jam bisa menyelamatkan dana korban. Setelah remit bergerak lewat berbagai rekening atau platform digital, pemblokiran jadi sulit dan penelusuran semakin rumit. Dengan demikian, laporan cepat memberi peluang penelusuran dan pemblokiran berfungsi optimal.

Mengapa Pelaporan Gagal Tepat Waktu?

Beberapa faktor menyebabkan lambatnya laporan. Pertama, banyak korban tidak langsung sadar bahwa mereka menjadi target penipuan. Kedua, kejadiannya sering berlangsung di malam hari atau akhir pekan ketika pihak berwenang libur. Ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu atau takut dihakimi oleh pihak lain bisa menunda laporan. OJK bahkan menekankan bahwa merasa malu justru wajar jika terlambat melapor, karena bisa mempersempit peluang menyelamatkan dana.

Data IASC: Skala Penipuan dan Efektivitas Pemblokiran

Sejak IASC berdiri pada November 2024 hingga 17 Agustus 2025, lembaga ini telah menerima sekitar 225.281 laporan penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp 4,6 triliun. IASC berhasil blokir 72.145 rekening dan total dana yang diblokir tercatat Rp 349,3 miliar. Per harinya, IASC mencatat 700–800 laporan, jauh lebih banyak dibanding Singapura (140), Hong Kong (124), dan Malaysia (130). Data ini menegaskan peningkatan urgensi sistem pelaporan cepat dan respons tanggap.

Langkah Preventif dan Edukasi yang Lebih Efisien

OJK mendorong langkah konkret dari seluruh stakeholder. Pertama, masyarakat harus langsung melapor segera jika menduga penalti rekening atau transaksi mencurigakan. Kedua, pelaku industri keuangan diharapkan memperkuat teknologi pendeteksi penipuan dan mempercepat koordinasi antar lembaga untuk pemblokiran. Ketiga, OJK mengintensifkan kampanye literasi digital agar masyarakat melek teknologi, tahu prosedur pelaporan, dan lebih waspada terhadap scam. Semua pesan ini disampaikan langsung oleh pimpinan OJK saat kampanye nasional anti-scam berlangsung.