Tujuh PMI Asal Sumatera Utara Tewas di Kamboja Sepanjang 2025, Diduga Korban TPPO

beritapenipuan.com – Tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara ditemukan meninggal dunia di Kamboja sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025. Peristiwa ini memunculkan dugaan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menimbulkan sorotan atas lemahnya sistem perlindungan PMI.

Kronologi & Jalur Non-Prosedural

Menurut data yang dihimpun oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, ketujuh korban berangkat melalui jalur non-prosedural ke Kamboja. Dalam banyak kasus, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. 
Modus yang berhasil diidentifikasi mencakup penahanan paspor, gaji yang tidak dibayar, serta tekanan kerja yang berat. Ketua DPR, Puan Maharani, menyatakan bahwa “banyak calon PMI yang dijanjikan pekerjaan legal justru mengalami nasib tragis.” 
Kejadian ini menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi pekerja yang menjalani proses penempatan di luar negeri tanpa prosedur resmi yang tepat.

Mangsa TPPO dan Tantangan Perlindungan

Puan menegaskan bahwa data dari Sumatera Utara hanyalah “salah satu contoh” dan menunjukkan bahwa sistem perlindungan PMI “perlu diperkuat secara menyeluruh”. 
Ia menyebut bahwa “negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu laporan atau kasus menjadi viral sebelum bertindak.” 
Upaya yang disorot meliputi pengawasan agen penyalur, pendidikan calon PMI, hingga pendampingan hukum dan rehabilitasi bagi korban TPPO.

Implikasi dan Langkah ke Depan

Kasus ini menjadi peringatan bahwa penempatan PMI melalui jalur ilegal dapat berujung pada kematian. Pelindungan dari hulu ke hilir harus dijalankan, mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.
Puan meminta agar kampanye anti-TPPO dan penipuan daring digencarkan, khususnya di wilayah provinsi dengan angka pengangguran tinggi seperti Sumatera Utara dan Jawa Barat. 
Kementerian terkait bersama DPR dan lembaga perlindungan PMI terus didorong memperkuat data, regulasi, dan koordinasi regional untuk mencegah tragedi serupa.