“Negara Ini Menimbulkan Penderitaan!”, Dedi Mulyadi Tegaskan Bahaya TPPO di Kamboja

Meta Description

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahaya TPPO di Kamboja dan memperingatkan warga agar tidak percaya tawaran kerja ilegal. Pemerintah Jabar mempertimbangkan aturan khusus untuk mencegah warganya kembali menjadi korban.

Kata Kunci Utama (Frasa)

bahaya TPPO di Kamboja

Slug URL (YOAST SEO Friendly)

bahaya-tppo-di-kamboja-dedi-mulyadi-peringatkan-warga

Dedi Mulyadi Soroti Meningkatnya Kasus TPPO Tujuan Kamboja

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengarah ke Kamboja. Ia menegaskan bahwa negara tersebut sering menjadi lokasi penderitaan bagi warga Indonesia yang terjebak dalam eksploitasi.

Pernyataan itu muncul setelah pemerintah mengetahui kasus dugaan TPPO terhadap Rizki Nur Fadhilah (18), remaja asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, yang diduga dipaksa bekerja sebagai penipu dalam jaringan love scam.

Dedi Mulyadi Langsung Tindaklanjuti Laporan TPPO

Saat ditemui di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Dedi menjelaskan bahwa ia baru mengetahui kasus tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi langsung mengambil langkah penanganan.

“Ya sudah, kita tangani. Saya baru dengar sekarang malah,” ujarnya.

Melalui transisi kebijakan yang lebih ketat, ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sejak lama mengingatkan warga agar tidak mudah percaya pada tawaran kerja luar negeri tanpa jalur resmi.

Pemerintah Jabar Pertimbangkan Larangan Perjalanan ke Negara Rawan TPPO

Dedi menambahkan bahwa pemerintah Jawa Barat siap mengeluarkan kembali aturan yang membatasi warganya untuk berangkat ke negara-negara yang sering menjadi lokasi eksploitasi tenaga kerja.

“Provinsi sudah jelas melarang. Bila perlu, nanti saya keluarkan lagi peraturan gubernur yang melarang warga Jabar pergi ke daerah atau negara yang menimbulkan banyak penderitaan,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pencegahan jauh lebih penting karena pemerintah sering harus mengeluarkan anggaran besar untuk memulangkan korban TPPO.

Biaya Pemulangan Korban Membebani Pemerintah

Dedi menjelaskan bahwa praktik TPPO tidak hanya menyiksa korban, tetapi juga membebani negara. Ia menekankan bahwa anggaran pemulangan korban seharusnya bisa dialokasikan untuk program lain jika pencegahan berjalan efektif.

“Tidak ada masalah soal anggaran, tetapi jika kasusnya tidak terjadi, dananya bisa kita arahkan untuk kepentingan lain,” jelasnya.

Disnaker Bandung Gerak Cepat Tindaklanjuti Laporan Korban

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung sebelumnya menerima laporan dugaan TPPO terhadap Rizki Nur Fadhilah pada 7 November 2025. Pemerintah daerah langsung mengirim surat permohonan pemulangan kepada BP3MI Jawa Barat pada 10 November 2025.

“Kami sudah menindaklanjuti sesuai kewenangan. Keluarga melapor pada 7 November, dan pada Senin kami langsung menyampaikan surat pemulangan beserta kronologi kepada BP3MI,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Bandung, Dadang Komara.

Dengan perkembangan ini, pemerintah berh