Warga Sedayu Bantul Kehilangan Rp538 Juta Usai Tertipu “Dokter” Gadungan dengan Vonis HIV dan Mythomania

beritapenipuan.com – Warga Sedayu, Bantul, bernama J mencari pengobatan untuk anaknya sakit pada Juni 2024. Dia mendapat info tentang layanan terapi di Pedusan milik FE, asal Sragen, Jawa Tengah. FE mengaku dokter dan memasang tarif awal Rp15 juta untuk program terapi. J menyanggupi karena berharap anaknya segera sembuh.

Skala Biaya dan Janji Palsu
Beberapa pekan kemudian FE menagih tambahan sebesar Rp7,5 juta. Pada Agustus 2024, FE meminta deposit jaminan pengobatan senilai Rp132 juta. Di bulan November, korban kembali membayar biaya psikologi Rp7,5 juta. FE berjanji telah “menalangi” Rp46,95 juta, lalu korban menyerahkan sertifikat tanah ayahnya sebagai jaminan.

Diagnosa Mengejutkan dan Titik Kecurigaan
Pada Februari 2025, FE menyebut anak korban mengidap HIV dan menawari pengobatan senilai Rp320 juta. Kemudian pada Juli 2025, korban harus membayar Rp10 juta agar “deposit pengobatan” cair. J curiga dan memeriksa ke RSUP dr. Sardjito dan PKU Muhammadiyah Gamping. Hasilnya, anaknya negatif HIV. Ia juga memeriksa status FE di Sardjito dan FE ternyata tidak terdaftar sebagai dokter di rumah sakit tersebut.

Penangkapan Pelaku dan Barang Bukti
Polres Bantul mengamankan FE di Pedusan, Sedayu, Bantul pada Jumat, 5 September 2025. Polisi menyita alat kesehatan, pakaian dokter, dan obat-obatan dari lokasi praktiknya. Dari pemeriksaan, diketahui FE cuma lulusan SMA. Ia selama ini membuka bimbingan belajar dan mengaku dokter secara lisan kepada warga. Uang hasil penipuan sebesar Rp538.950.000 diduga habis untuk keperluan pribadi.

Dampak Hukum dan Pelajaran untuk Publik
Polisi menjerat FE dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu, FE dijerat UU Kesehatan (UU No.17 Tahun 2023) Pasal 439 dan/atau 441 karena praktik medis ilegal. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta. Kasus ini menegaskan pentingnya melakukan pengecekan latar belakang tenaga medis sebelum mempercayakan penanganan kesehatan anak. Pemerintah dan masyarakat diimbau lebih waspada terhadap klaim medis dari pihak tidak resmi.