Sebar Deep Fake & Hoaks, Kemenkeu Ingatkan Akun Tiktok Ini Palsu!

Kemenkeu Ungkap Akun TikTok Palsu yang Sebarkan Deepfake dan Hoaks

Kementerian Keuangan menemukan akun media sosial palsu yang menyebarkan informasi menyesatkan dengan mengatasnamakan institusinya. Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengidentifikasi akun TikTok bernama official.bantuan5 sebagai sumber konten deepfake dan hoaks yang meniru Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Temuan tersebut mendorong Kemenkeu segera mengingatkan publik agar lebih waspada terhadap informasi yang beredar di media sosial. Melalui pernyataan resminya pada Rabu, 29 April 2026, Kemenkeu menegaskan bahwa akun tersebut tidak memiliki kaitan dengan lembaga resmi dan seluruh konten yang disebarkan merupakan informasi palsu.

Kemenkeu Imbau Masyarakat Waspadai Penyebaran Informasi Palsu

Kemenkeu menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap maraknya akun palsu yang memanfaatkan nama institusi pemerintah. Pihaknya menilai penyebaran hoaks semakin meningkat, terutama dengan penggunaan teknologi deepfake yang membuat informasi tampak meyakinkan.

Sebelumnya, Kemenkeu juga menghadapi kasus serupa ketika beredar pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Sekretaris Jenderal. Dalam kasus tersebut, pelaku mencoba memanfaatkan nama pejabat untuk menyebarkan informasi yang tidak benar.

Kemenkeu menilai pola penyebaran hoaks terus berkembang dan semakin kompleks. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara.

Kemenkeu Sediakan Saluran Resmi untuk Laporkan Hoaks

Sebagai langkah pencegahan, Kemenkeu menyediakan kanal resmi bagi masyarakat yang menemukan dugaan penipuan atau informasi palsu. Masyarakat dapat melaporkan temuan tersebut melalui Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME.

Selain itu, laporan juga dapat disampaikan melalui email resmi maupun fitur Hubungi Kami di situs Kemenkeu. Dengan adanya kanal tersebut, Kemenkeu berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menekan penyebaran hoaks yang merugikan publik.

Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan menindaklanjuti setiap laporan terkait penyalahgunaan nama institusi. Upaya ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik serta melindungi masyarakat dari potensi penipuan berbasis digital.