PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo yang Viral Ucap “Rampok Uang Negara” Annisa Pratiwi, September 20, 2025September 25, 2025 beritapenipuan.com – Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, menjadi sorotan publik setelah video viral di media sosial. Dalam video itu, ia menyebut akan merampok uang negara dengan dalih memiskinkan negara. Ucapannya memicu kritik luas dari masyarakat dan media. Video berdurasi sekitar satu menit lima detik memperlihatkan Wahyudin di dalam mobil bersama seorang wanita. Ia menyebut nama lengkapnya serta statusnya sebagai anggota DPRD hingga tahun 2031. Wahyudin menyebut mereka akan menuju Makassar menggunakan uang negara. Ia juga menyebut bahwa pengeluaran uang itu bertujuan agar negara menjadi semakin miskin. Dalam video, ia tertawa sambil menyebut tindakan itu. Setelah video menyebar, berbagai pihak menuntut konfirmasi dan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Tindakan PDIP dan PAW DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera merespons. Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan PDIP mengeluarkan surat pemecatan terhadap Wahyudin. Pemecatan ini menyertainya dengan rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi wakil rakyat tersebut. Komarudin menyampaikan bahwa Wahyudin telah kehilangan persyaratan sebagai anggota DPRD karena ucapannya. PDIP menegaskan sanksi tegas akan diterapkan kepada kader yang merusak nama baik partai. PDIP juga menegaskan bahwa keputusan pemecatan bersifat final dan berjalan sesuai mekanisme partai. Komite etik dan disiplin telah mengajukan rekomendasi kepada DPP. PAW akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah surat pemecatan resmi dikeluarkan. Partai ingin menunjukkan bahwa etika dan kehormatan kader harus dijaga. Permintaan Maaf dan Klarifikasi Setelah ucapannya viral, Wahyudin Moridu akhirnya meminta maaf kepada publik. Ia menyebut ucapan itu bukan untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul. Video klarifikasi Wahyudin diunggah di akun media sosial pada Jumat (19/9/2025). Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa tindakan itu murni kesalahan pribadi dan tidak ada niatan menghina rakyat. Wahyudin menyatakan siap menanggung konsekuensi atas pernyataannya. Ia mengatakan menerima apapun hasil dari proses etik dan partai. Pernyataan maafnya disertai pengakuan bahwa videonya menjadi masalah bagi reputasi pribadi dan partai. Walau demikian, reaksi publik tetap keras terhadap ucapannya. Dampak Lanjutan dan Pelajaran untuk Kader Kasus Wahyudin membuka kembali diskusi tentang disiplin dan moralitas figur publik. Banyak pihak menyebut bahwa tanggung jawab politik harus sejalan dengan perilaku nyata di luar panggung politik. Kader partai diminta menjaga kata dan tindakan agar sesuai dengan nilai partai dan kepercayaan rakyat. PDIP mengingatkan bahwa partai tidak akan menoleransi tindak tutur yang mencederai citra dan kehormatan rakyat atau institusi. WAhyudin menjadi contoh bahwa konsekuensi terhadap perilaku sembrono dapat membawa sanksi keras. Masyarakat dan media diharapkan terus mengawasi agar pejabat publik menjalankan tugasnya dengan etika. Kepercayaan publik dianggap sebagai modal utama dalam politik, sehingga setiap anggota partai wajib menjaga integritas. Outdoors DPRD Gorontaloetika pejabat publikkasus viral GorontaloPAW Wahyudin MoriduPDIP pecat kaderpemecatan anggota dewansanksi kader PDIPucapan kontroversial DPRDvideo merampok uang negaraWahyudin Moridu viral
beritapenipuan.com – Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP, menjadi sorotan publik setelah video viral di media sosial. Dalam video itu, ia menyebut akan merampok uang negara dengan dalih memiskinkan negara. Ucapannya memicu kritik luas dari masyarakat dan media. Video berdurasi sekitar satu menit lima detik memperlihatkan Wahyudin di dalam mobil bersama seorang wanita. Ia menyebut nama lengkapnya serta statusnya sebagai anggota DPRD hingga tahun 2031. Wahyudin menyebut mereka akan menuju Makassar menggunakan uang negara. Ia juga menyebut bahwa pengeluaran uang itu bertujuan agar negara menjadi semakin miskin. Dalam video, ia tertawa sambil menyebut tindakan itu. Setelah video menyebar, berbagai pihak menuntut konfirmasi dan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Tindakan PDIP dan PAW DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera merespons. Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan PDIP mengeluarkan surat pemecatan terhadap Wahyudin. Pemecatan ini menyertainya dengan rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi wakil rakyat tersebut. Komarudin menyampaikan bahwa Wahyudin telah kehilangan persyaratan sebagai anggota DPRD karena ucapannya. PDIP menegaskan sanksi tegas akan diterapkan kepada kader yang merusak nama baik partai. PDIP juga menegaskan bahwa keputusan pemecatan bersifat final dan berjalan sesuai mekanisme partai. Komite etik dan disiplin telah mengajukan rekomendasi kepada DPP. PAW akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah surat pemecatan resmi dikeluarkan. Partai ingin menunjukkan bahwa etika dan kehormatan kader harus dijaga. Permintaan Maaf dan Klarifikasi Setelah ucapannya viral, Wahyudin Moridu akhirnya meminta maaf kepada publik. Ia menyebut ucapan itu bukan untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul. Video klarifikasi Wahyudin diunggah di akun media sosial pada Jumat (19/9/2025). Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa tindakan itu murni kesalahan pribadi dan tidak ada niatan menghina rakyat. Wahyudin menyatakan siap menanggung konsekuensi atas pernyataannya. Ia mengatakan menerima apapun hasil dari proses etik dan partai. Pernyataan maafnya disertai pengakuan bahwa videonya menjadi masalah bagi reputasi pribadi dan partai. Walau demikian, reaksi publik tetap keras terhadap ucapannya. Dampak Lanjutan dan Pelajaran untuk Kader Kasus Wahyudin membuka kembali diskusi tentang disiplin dan moralitas figur publik. Banyak pihak menyebut bahwa tanggung jawab politik harus sejalan dengan perilaku nyata di luar panggung politik. Kader partai diminta menjaga kata dan tindakan agar sesuai dengan nilai partai dan kepercayaan rakyat. PDIP mengingatkan bahwa partai tidak akan menoleransi tindak tutur yang mencederai citra dan kehormatan rakyat atau institusi. WAhyudin menjadi contoh bahwa konsekuensi terhadap perilaku sembrono dapat membawa sanksi keras. Masyarakat dan media diharapkan terus mengawasi agar pejabat publik menjalankan tugasnya dengan etika. Kepercayaan publik dianggap sebagai modal utama dalam politik, sehingga setiap anggota partai wajib menjaga integritas.