Minta Uang ke Anggota DPR, 4 Pegawai KPK Gadungan Dibekuk

Polisi Menangkap Empat Pelaku yang Mengaku Pegawai KPK dan Meminta Uang ke Anggota DPR

Tim gabungan KPK dan Polda Metro Jaya menangkap komplotan di Jakarta Barat

Polda Metro Jaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang yang mengaku sebagai pegawai KPK dan meminta uang kepada anggota DPR RI. Tim gabungan mengamankan para pelaku di wilayah Jakarta Barat pada Kamis malam (9/4/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan adanya pihak yang mencatut nama lembaga antirasuah untuk menjalankan modus penipuan. Setelah menerima informasi tersebut, tim gabungan segera melakukan penindakan dan mengamankan para terduga pelaku.

Budi menegaskan bahwa para pelaku mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang dapat mengatur penanganan perkara. Dengan kedok tersebut, mereka meminta sejumlah uang kepada anggota DPR RI dan diduga sudah menjalankan aksinya lebih dari satu kali.

Setelah diamankan, petugas langsung membawa keempat pelaku ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi dan KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 17.400 dolar AS dari tangan para pelaku.

KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok lembaga negara

KPK menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah menunjuk pihak mana pun sebagai perpanjangan tangan, mitra, atau perwakilan dalam bentuk apa pun. Budi Prasetyo juga menekankan bahwa KPK tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau pihak luar untuk mengurus perkara atau meminta imbalan.

Selain itu, KPK meminta seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama lembaga antirasuah. KPK juga mengingatkan bahwa setiap upaya pengurusan perkara di luar mekanisme resmi merupakan tindakan ilegal.

Dengan penangkapan ini, aparat kepolisian dan KPK terus mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dengan aksi serupa. Penyidik juga membuka peluang pengembangan kasus apabila ditemukan keterlibatan pihak lain dalam praktik penipuan tersebut.