4 Penipu Minta Uang ke Anggota DPR Modus Pura-pura Jadi Pegawai KPK

Polisi Menangkap Empat Orang yang Mengaku Pegawai KPK dan Meminta Uang ke Anggota DPR

Tim gabungan KPK dan Polda Metro Jaya membongkar modus para pelaku di Jakarta Barat

Polda Metro Jaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang yang nekat mengaku sebagai pegawai KPK dan meminta uang kepada anggota DPR RI. Tim gabungan mengamankan para pelaku pada Kamis malam, 9 April 2026, di wilayah Jakarta Barat setelah menerima dugaan praktik penipuan yang mencatut nama lembaga antirasuah itu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa para pelaku diduga berupaya memengaruhi penanganan perkara di KPK dengan imbalan uang. Dalam aksinya, mereka mengaku sebagai pegawai KPK yang memiliki kewenangan untuk mengatur proses suatu perkara. Dari penangkapan itu, petugas juga menyita uang tunai senilai 17.400 dolar AS sebagai barang bukti.

Budi menuturkan bahwa para terduga pelaku mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. Ia juga menyebut dugaan permintaan uang itu tidak terjadi satu kali saja, melainkan kemungkinan sudah mereka lakukan berulang kali kepada sasaran yang berbeda, termasuk anggota DPR.

KPK mengingatkan pejabat dan masyarakat agar waspada terhadap modus serupa

Setelah diamankan, keempat pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK kemudian mengimbau kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan masyarakat umum agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan pegawai KPK.

Budi menegaskan bahwa KPK tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, konsultan, pengacara, atau perwakilan mana pun sebagai perpanjangan tangan lembaga. Ia juga menambahkan bahwa KPK tidak pernah menerbitkan atau bekerja sama dengan media yang memakai nama serupa dengan lembaga tersebut.

KPK meminta siapa pun yang menemukan modus serupa agar segera melapor kepada aparat penegak hukum atau langsung ke KPK. Langkah itu, menurut Budi, penting agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan nama institusi negara.