Waspada Hoaks Link Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat: Kenali Modusnya dan Lindungi Data Pribadi Anda

beritapenipuan.com – Baru-baru ini, beredar tautan pendaftaran guru program Sekolah Rakyat di Facebook secara masif. Halaman tersebut menampilkan formulir digital mengaku resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, sebenarnya tautan itu palsu karena tidak terhubung ke situs pemerintah sama sekali. Formulir tersebut meminta informasi pribadi penting seperti nama lengkap hingga nomor Telegram. Modus ini sangat berbahaya karena bisa digunakan menyusupkan malware atau mencuri identitas.

Jalur Rekrutmen Asli Guru Sekolah Rakyat

Menurut Kemensos, rekrutmen tenaga pendidik hanya diperuntukkan bagi guru yang sudah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Seleksinya tidak dilakukan melalui formulir daring umum. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan hasil kolaborasi antara Kemensos, Kemendikbud (sekarang Kemendikdasmen), Kementerian PANRB, dan BKN. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Bahaya Nyata Jika Terjebak

Jika seseorang memasukkan data ke laman palsu tersebut, informasi pribadi seperti nomor telepon dan identitas dapat diakses pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, istilah phishing atau social engineering adalah modus serupa yang diperuntukkan untuk pencurian data dan manipulasi psikologis korban. Hal ini memperbesar risiko penyalahgunaan identitas serta potensi penipuan lanjutan.

Cara Bijak Verifikasi Tautan Sebelum Memberi Data

Untuk melindungi diri dari hoaks semacam ini, masyarakat perlu melakukan beberapa langkah verifikasi berikut:

• Selalu cek alamat situs resmi seperti situs Kemensos, Kemendikbud, atau BKN sebelum mengisi data.

• Hindari klik tautan yang dikirim melalui WhatsApp, Facebook, atau DM tanpa verifikasi resmi.

• Jika melihat informasi mencurigakan tentang pendaftaran online, lakukan klarifikasi lewat kanal resmi seperti website kementerian atau akun media sosial terverifikasi.

• Berhati-hatilah jika formulir tersebut meminta data sensitif seperti nomor Telegram, alamat lengkap, atau dokumen identitas tanpa alasan resmi.