Wamen Keuangan Thailand Mengundurkan Diri Akibat Tuduhan Penipuan Online di Kamboja

beritapenipuan.com – Vorapak Tanyawong, Wakil Menteri Keuangan Thailand, secara resmi mengajukan pengunduran diri pada Rabu, 22 Oktober 2025. Langkah ini diambil setelah laporan investigatif mengaitkannya dengan jaringan penipuan daring berbasis di Kamboja.

Media lokal menuding bahwa istri Vorapak menerima pembayaran senilai US$ 3 juta dalam bentuk mata uang kripto dari sebuah jaringan kejahatan China–Kamboja. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Vorapak pernah tercatat sebagai penasihat di BIC Bank, sebuah bank Kamboja yang sedang diselidiki terkait aktivitas pencucian uang.

Respons Pemerintah dan Langkah Vorapak

Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Thailand, memerintahkan Vorapak—yang baru menjabat sekitar satu bulan—untuk menyerahkan penjelasan tertulis atas tuduhan tersebut. Menyikapi tekanan ini, Vorapak memilih mundur dan menegaskan bahwa keputusannya tidak terkait pengakuan bersalah.

Dalam konferensi pers, Vorapak menyatakan:

“Saya mundur bukan karena bersalah, tetapi untuk memastikan bahwa pekerjaan pemerintah tidak terganggu oleh isu pribadi yang belum terbukti.”

Ia menambahkan bahwa proses hukum yang akan dijalani membutuhkan fokus penuh. Menurutnya, tanggung jawab sebagai pejabat publik akan terganggu jika ia tetap menjabat di tengah situasi tersebut.

Implikasi dalam Penipuan Online dan Perbatasan

Kasus ini memperjelas bahwa kawasan perbatasan Thailand–Kamboja menjadi pusat jaringan penipuan daring lintas negara. Menurut laporan investigatif, ratusan ribu korban telah dipaksa bekerja di pusat penipuan daring, dan aliran dana miliaran dolar AS mengalir lewat operasi semacam ini.

Keterlibatan seorang pejabat senior yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan keuangan menimbulkan keprihatinan serius. Hubungan antara sektor politik dan bisnis yang sudah lama menjadi sorotan kini mendapatkan tekanan baru.

Pelajaran dan Tantangan di Depan

Pengunduran diri Vorapak memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan Thailand menghadapi tantangan berat dalam memerangi kejahatan daring transnasional. Kejadian ini mengingatkan publik bahwa penegakan hukum dan reformasi kebijakan keuangan menjadi keharusan.

Manajemen risiko reputasi juga muncul sebagai isu utama ketika pejabat publik terseret tuduhan serius. Kasus ini memberi pelajaran bahwa sistem pengawasan keuangan, regulasi mata uang kripto, dan kerja sama antarnegara dalam mengatasi penipuan daring harus diperkuat.

Menjamurnya jaringan kejahatan finansial lintas batas menuntut respons cepat dan transparan dari pemerintah. Langkah preventif dan investigatif harus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.